Pemdes Alusi Tamrian Sukses Bangun Jembatan Produksi dengan DD 2025, Lanjutannya Tersandra di Tengah Kebijakan Regulasi

Ketahanan pangan menjadi prioritas pemerintah untuk mengantisipasi dampak kelaparan bagi masyarakat. Hingga beberapa tahun terakhir gaung penggunaan dana desa untuk keatahanan pangan minimal 20 persen dari total DD yang diterima desa diperuntukan pada ketahanan pangan.

Tidak terkecuali desa Alusi Tamrian Kecamatan Kormomolin Kepulauan Tanimbar Maluku, juga memaksimalkan prosentase tersebut untuk pembangunan infrastruktur jembatan produksi, dengan anggaran sebesar Rp291.695.000,-.

Dalam proses perencanaannya pembangunan infrastruktur dimaksud rencananya dikerjakan bertahap.

Mathias Rangkoli, kepala desa Alusi Tamrian,Rabu (18/03/2026) mengungkapkan kekecewaannya, lantaran perubahan regulasi yang berdampak pada penghentian kelanjutan pekerjaan oprit maupun jalan penghubung produksi.

Menurutnya, jembatan dan jalan tersebut satu satunya penghubung dusun kelapa dan lahan pertanian warga, paling dekat sekitar dua kilo meter dan paling jauh tujuh sampai delapan kilo meter. Dengan kondisi medan seperti ini dapat dibayangkan bagaimana warga saya melakukan distribusi hasil pertanian, susahnya minta ampun, ucapnya dengan nada kecewa.

Lebih lanjut Rangkoli mengatakan bahwa saat evaluasi APBDesa 2025, pengawalan terhadap pemanfaatan 20 % DD untuk ketahanan pangan begitu sangat ketatnya, namun kini semangat itu seperti uap ditelan mentari, entah sampai kapan masyarakat dapat menikmati dan manfaatkan jalan tani dengan  baik untuk meningkatkan hasil produksi,tutupnya.

Hal yang sama juga diungkapkan warga Alusi Tamrian, bahwa kondisi jalan menuju lahan mereka sungguh sangat memprihatinkan. Padahal menurut mereka dengan selesainya pembangunan jembatan pada tahun 2025, sangat berharap dapat dilanjutkan dengan peningkatan oprit jembatan dan jalan yang menuju lahan lahan pertanian milik mereka. Dengan demikian mempermudah akses untuk proses produksi terutama mempercepat proses angkut hasil, baik itu kopramaupun hasil pertanian lainnya.

Kami berharap kebijakan pemerintah pusat terkait kebijakan pemangkasan anggaran Dana Desa dapat di pertimbangkan kembali, harap warga. (d.pati)